KESIMPULAN

Perkembangan teknologi informasi (TI) dan khususnya juga Internet ternyata tak hanya

mengubah cara bagaimana seseorang berkomunikasi, mengelola data dan informasi,

melainkan lebih jauh dari itu mengubah bagaimana seseorang melakukan bisnis. Banyak

kegiatan bisnis yang sebelumnya tak terpikirkan, kini dapat dilakukan dengan mudah dan

cepat dengan model-model bisnis yang sama sekali baru. Begitu juga, banyak kegiatan

lainnya yang dilakukan hanya dalam lingkup terbatas kini dapat dilakukan dalam

cakupan yang sangat luas, bahkan mendunia.

Namun, lebih dari itu, perubahan-perubahan yang terjadi juga dinilai sangat revolusioner.

Munculnya bisnis dotcom, meski terbukti sebagian besar mengalami kegagalan, tetapi

sebagian besar lainnya mengalami keberhasilan, dan sekaligus ini dianggap fenomenal.

Karena selain itu merupakan sesuatu yang sama sekali baru, dimensinya pun segera

mendunia

Di sisi lain, perkembangan TI dan Internet ini, juga telah sangat mempengaruhi hampir

semua bisnis di dunia untuk terlibat dalam implementasi dan menerapkan berbagai

aplikasi. Banyak manfaat dan keuntungan yang bisa diraih kalangan bisnis dalam kaitan

ini, baik dalam konteks internal (meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi), dan

eksternal (meningkatkan komunikasi data dan informasi antar berbagai perusahaan

pemasok, pabrikan, distributor) dan lain sebagainya.

Namun, terkait dengan semua perkembangan tersebut, yang juga harus menjadi perhatian

adalah bagaimana hal-hal baru tersebut, misalnya dalam kepastian dan keabsahan

transaksi, keamanan komunikasi data dan informasi, dan semua yang terkait dengan

kegiatan bisnis, dapat terlindungi dengan baik karena adanya kepastian hukum. Mengapa

diperlukan kepastian hukum yang lebih kondusif, meski boleh dikata sama sekali baru,

karena perangkat hukum yang ada tidak cukup memadai untuk menaungi semua

perubahan dan perkembangan yang ada.

Masalah hukum yang dikenal dengan Cyberlaw ini tak hanya terkait dengan keamanan

dan kepastian transaksi, juga keamanan dan kepastian berinvestasi. Karena, diharapkan

dengan adanya pertangkat hukum yang relevan dan kondusif, kegiatan bisnis akan dapat

berjalan dengan kepastian hukum yang memungkinkan menjerat semua fraud atau

tindakan kejahatan dalam kegiatan bisnis, maupun yang terkait dengan kegiatan

pemerintah

Banyak terjadi tindak kejahatan Internet (seperti carding), tetapi yang secara nyata hanya

beberapa kasus saja yang sampai ke tingkat pengadilan. Hal ini dikarenakan hakim

sendiri belum menerima bukti-bukti elektronik sebagai barang bukti yang sah, seperti

digital signature. Dengan demikian cyberlaw bukan saja keharusan melainkan sudah

merupakan kebutuhan, baik untuk menghadapi kenyataan yang ada sekarang ini, dengan

semakin banyak terjadinyanya kegiatan cybercrime maupun tuntutan komunikasi

perdaganganmancanegara (cross border transaction) ke depan.

Karenanya, Indonesia sebagai negara yang juga terkait dengan perkembangan dan

perubahan itu, memang dituntut untuk merumuskan perangkat hukum yang mampu

mendukung kegiatan bisnis secara lebih luas, termasuk yang dilakukan dalam dunia

virtual, dengan tanpa mengabaikan yang selama ini sudah berjalan. Karena, perangkat

hukum yang ada saat ini ditambah cyberlaw, akan semakin melengkapi perangkat hukum

yang dimiliki. Inisiatif ini sangat perlu dan mendesak dilakukan, seiring dengan semakin

berkembangnya pola-pola bisnis baru tersebut.